FPDI Perjuangan Minsel Minta Bayar Tunjangan Sertifikasi

Kamis, 11 Agustus 2011 18:07    Array Cetak Array  E-mail

Sertifikasi Guru/Minahasa Selatan

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memintakan agar Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (PKPAD) segera membayar tunjangan sertifikasi guru di Minsel.
"Fraksi PDIP meminta untuk segera dicairkan dana sertifikasi itu, sebab dananya sudah turun dari pusat," ujar Steven Lumowa, personil FPDIP Minsel, Rabu (10/8/2011).

Selain tunjangan sertifikasi, kata Lumowa, tunjangan guru non sertifikasi juga harus segera dibayarkan.

Sementara Robby Sangkoy, Ketua Komisi Tiga DPRD Minsel yang membidangi pendidikan mengatakan, jika sampai pekan depan belum teralisasi maka mereka akan memanggil rapat dengar pendapat Dinas PKPAD.

"Jika sampai pekan depan mereka tidak bayar maka kami akan panggil untuk dimintai keterangan dalam rapat dengar pendapat," ucapnya.

Kata Sangkoy, penjelasan Kadis PKPAD dana dari pusat baru turun Rp 8,6 Milyar untuk membayar tunjangan sertifikasi, namun belum untuk enam bulan melainkan baru dia bulan.

"Kata Kadis Keuangan Baru Rp 8,6 Milyar untuk Januari dan Februari, saran kami realisasikan itu dulu," imbuhnya.

Proyek Asal Jadi
Anggota DRPD dari FPDIP yang masuk di komisi-komisi, kata Steven Lumowa, harus menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terhadap proyek asal jadi.

"Anggota fraksi akan diperintahkan menindaklanjuti laporan-laporan warga atas proyek asal jadi, terlebih khsus anggota komisi dua yang membidangi," ujar Lumowa.
Lanjutnya, jika ada anggora fraksi menemukan proyek-proyek asal jadi, maka fraksi akan laporkan ke aparat hukum.


"Fraksi tidak segan-segan melaporkan ke aparat hukum mengenai proyek asal jadi ini," ujarnya menegaskan.

Sumber: manado.tribunnews.com